DPR RI Setujui Pilkada Serentak Digelar 9 Desember 2020

70
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Dolly Kurnia dalam rapat yang digelar secara virtual pada Rabu (27/5/2020).

Jakarta, MEDGO SULUT – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akhirnya menyetujui usulan dari pemerintah untuk melaksanakan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 mendatang. Hal itu terungkap saat rapat bersama secara virtual antara Komisi II DPR RI, Menteri Dalam Negeri, KPU RI, dan Bawaslu RI, serta DKPP, pada Rabu (27/05/2020).

Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menuturkan, pihakya menyetuji usulan pemerintah dan penyelenggara untuk melaksanakan Pilkada serentak pada 9 Desember tahun 2020 ini.

“Maka Komisi II DPR RI bersama Mendagri RI dan KPU RI setuju pemungutan suara serentak dilaksanakan pada 9 Desember 2020,” sebut ketua Komisi IIyang dikutip okezonecom.

Menurut Doli, pihaknya telah mempertimbangkan apa yang menjadi penjelasan dari pihak KPU RI dan pemerintah.

“Selain penjelasan pemerintah dan penyelenggara, hal ini juga didukung oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, melalui Surat Ketua Gugus Tugas dengan Nomor: B 196/KA GUGAS/PD.01.02/05/2020 Tanggal 27 Mei 2020,” jelasnya.

Lebih jauh disebutkannya, dalam rapat tersebut juga, membahas hal-hal teknis tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak yang sempat tertunda, akibat pandemi covid-19. Dan dalam kesempakatanya, pada 15 Juni sudah akan mulai tahapannya

“Dengan syarat bahwa seluruh tahapan pilkada harus dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19 serta tetap berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi,” cetus bang Doli sapaan akrabnya ini.

Meski demikian, Doli meminta pihak KPU, Bawaslu, dan DKPP agar mengajukan kembali usulan tambahan anggaran terkait pelaksanaan Pilkada serentak. Sebab, lanjutan tahapan ini mengharuskan menerapkan protap covid.

“Komisi II DPR RI meminta kepada KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI untuk mengajukan usulan tambahan anggaran terkait Pilkada di provinsi, kabupaten/kota secara lebih untuk selanjutnya dapat dibahas oleh Pemerintah dan DPR RI,” kuncinya.

(*/MDG-09)

Ini hasil kesimpulan rapat bersama Komisi II, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI pada Rabu (27/05/2020):

  1. Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh KPU RI, langkah-langkah kebijakan dan situasi pengendalian oleh pemerintah, termasuk saran, usulan, dan dukungan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui Surat Ketua Gugus Tugas Nomor B-196/KA GUGAS/P.01.02/05/2020 Tanggal 27 Mei 2020, maka Komisi II DPR RI bersama Mendagri RI dan KPU RI, setuju pemungutan suara serentak dilaksanakan pada 9 Desember 2020 sesuai dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
  2. Komisi II DPR RI menyetujui usulan perubahan Rancangan Peraturan KPU RI Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemiihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 yang tahapan lanjutannya dimulai pada 15 Juni 2020, dengan syarat bahwa seluruh tahapan Pilkada harus dilakukan sesuai dengan Protokol Kesehatan, berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19, serta tetap berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi
  3. 3. Komisi ll DPR RI meminta kepada KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI untuk mengajukan
    usulan tambahan anggaran terkait Pilkada di Provinsi, Kabupaten, dan Kota secara lebih rinci untuk selanjutnya dibahas oleh Pemerintah dan DPR RI.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here