Opini BPK di Sulut: 14 WTP, 1 WDP

106
Kepala BPK RI Perwakilan Sulut Karyadi saat menyerahkan LHP atas LKPD Pemprov Sulut yang diterima Wakil Gubernur Steven Kandouw. /ist

Manado, MEDGO SULUT – 14 daerah di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

14 daerah yang memperoleh opini WTP yakni Kabupaten Minahasa, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, Kota Kotamobagu, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Kepulauan Talaud, dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Dari 15 kabupaten/kota di Sulut, hanya Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) yang mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP).

Hal ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tahun Anggaran 2019, yang disampaikan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Senin (11/5/2020).

“Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2019 secara umum mengalami peningkatan. Namun demikian masih terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian, antara lain pengelolaan kas pada Organisasi Perangkat Daerah belum tertib, pengelolaan pengadaan barang dan jasa belum tertib, dan pengelolaan aset daerah yang belum tertib,” terang Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Karyadi.

Lanjut Karyadi, pihaknya menyampaikan agar pencapaian opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Meliputi penurunan kemiskinan, penurunan pengangguran, penurunan gini rasio, dan peningkatan indeks pembangunan manusia,” ujarnya.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sulut juga mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Ini merupakan raihan kali keenam berturut-turut .

Gubernur Olly Dondokambey mengapresiasi BPK karena dapat melakukan audit dan penyerahan LHP LKPD di tengah pandemi korona.

“Kami sangat berterima kasih kepada jajaran BPK RI, karena tengah-tengah pendemi Covid-19 yang melanda kita semua, jajaran BPK RI tetap optimal melakukan audit terhadap LKPD Provinsi Sulut, memberikan masukan dan koreksi terhadap kelemahan ataupun kekurangan kami dalam menyusun LKPD, serta memberikan langkah-langkah perbaikan selama proses pemeriksaan,” kata Olly.

Untuk diketahui, kegiatan yang dipimpin langsung Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Karyadi ini, dilaksanakan secara serentak melalui video conference, sebagai bentuk dukungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dalam pelaksanaan protokol pencegahan penyebaran Covid-19.

Kegiatan diikuti seluruh bupati dan walikota serta Ketua DPRD kabupaten/kota di Sulut.

(*/MDG-09)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here