“Penangguhan Pinjaman ASN dan Anggota DPRD Tidak Diatur POJK”

154
Machmud Turuis, Direktur Pemasaran Bank SulutGo. /ist

Manado, SULUT.MEDGO.id – Pengajuan beberapa pemerintah daerah di Sulawesi Utara untuk menangguhkan pemotongan pinjaman kepada ASN dan Anggota DPRD, tidak dapat dikabulkan oleh Bank SulutGo.

Menurut Direktur Pemasaran Bank SulutGo Machmud Turuis, landasan bagi bank maupun perusahaan pembiayaan untuk melakukan relaksasi pinjaman bagi debitur yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keungan (POJK) nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional.

“Merujuk pada POJK tersebut, Bank SulutGo telah melakukan restrukturisasi bagi pelaku usaha UMKM yang terdampak Covid-19,” ungkap Turuis, Rabu (22/4/2020).

“Dalam kategori restrukturisasi sebagaimana yang dimaksud dalam POJK No 11 Tahun 2020 itu, ASN dan Anggota Dewan tidak termasuk di dalamnya,” ujar Turuis dilansir dari exposemedia.

Untuk diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional. POJK itu menjadi landasan bagi bank maupun perusahaan pembiayaan untuk melakukan relaksasi pinjaman bagi debitur UMKM penerima kredit atau pembiayaan.

Namun, mengacu pada aturan itu juga, tidak semua nasabah UMKM bisa memperoleh relaksasi kredit. Debitur yang terdampak ialah debitur yang terkait dengan sektor pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Untuk tekknisnya diserahkan kepada setiap bank atau lembaga pembiayaan sebagai pelaksana.

(*/MDG-09)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here